diskriminasi

Kesenjangan Perempuan di Dalam Konteks Ekonomi

Posted on by insighteconomy

India3

Pada tanggal 8 Maret, dunia memperingati acara International Women’s Day (IWD) atau dalam Bahasa Indonesia adalah Hari Perempuan Sedunia. Di beberapa daerah di dunia peringatan Hari Perempuan Sedunia ini dirayakan dengan cara memberikan menghotmati dan memberikan apresiasi dalam konteks ekonomi, sosial dan hak hak politik. Di dalam sejarahnya, Hari Perempuan Sedunia pertama kali diselenggarakan oleh Socialist Political Event pada tahun 1909.

Perjuangan perempuan untuk mencapai hak-hak yang setara dengan para pria masih menempuh jalan yang panjang. Di negara negera berkembang, hak ekonomi, sosial dan politik yang di miliki perempuan adalah sesuatu yang mahal.

Lagarde-Christine

Inequity in United States

GenderEquality

Hal ini diungkapkan oleh Direktur IMF, Christine Lagarde, yang ditulis dalam surat kabar eleketronik CNN Money US. Menurut Lagarde bahkan di negara yang maju, perempuan masih menerima kesenjangan gaji dengan pria. Walaupun dengan job desk dan skill yang sama, perempuan menikmati gaji yang lebih sedikit daripada pria.

Ketika Presiden Obama menempati White House pada tahun 2009, perbandingan kesenjangan gaji di US antara perempuan dengan pria adalah 77 cent untuk setiap gaji yang perempuan dibandingkan dengan 1 dollar yang diterima pria. Walaupun pada saat ini menurut data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terjadi peningkatan yakni 79 cent (perempuan) kepada 1 dollar (pria)

Legarde menambahkan jika menggunakan hitungan, maka untuk kenaikan 1 dollar di US membutuhkan waktu 80 tahun.

Around The Globe

Sri Mulyani Indrawati

Kesenjangan perempuan yang terjadi di AS dan negara maju lainya tidak separah seperti yang dialami oleh perempuan di negara berkembang.Di negara berkembang perempuan masih kesulitan dalam membuka rekening tabungan, mengakses edukasi, sampai untuk memiliki tanah sendiri.

Menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati yang bekerja sebagai Managing Director IMF, mengemukakan bahwa hanya 25% saja perempuan di negara berkembang yang memiliki akses rekening tabungan.

Why is important to narrow the gap?

Di dalam sektor swasta, menurut Lagrade, dengan memberikan ruang kepada perempuan untuk masuk ke dalam Board of Director perusahaan dapat meningkatkan nilai bottom line perusahaan di angka 8% sampai dengan 13%. Bottom line yang lebih dikenal net income adalah keuntungan perusahaan setelah dikurangi oleh expenses. Kesimpulan ini diambil dari 2 juta perusahaan di 34 negara di Eropa.

Di dalam konteks ekonomi makro, pengakuan hak hak ekonomi dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Menurut konsultan McKinsey,  dengan memberikan gaji yang setara antara perempuan dan pria dapat menyumbang angka pertumbuhan global sebesar 28 trillion dollar AS atau sekitar 25% pada tahun 2025. Hal itu berarti hampir setara jika dibandingakn dengan nilai ekonomi Amerika Serikat dan China digabung.

How to fix it?

Seperti layaknya judul lagu coldplay, ‘fix you’, Legarde memiliki solusi untuk memecahkan masalah ini. Menurut beliau untuk solusi jangka panjang adalah dengan mengubah perspektif masyarakat saat ini. Hal tersebut harus dijembatani dengan diterapkan pada culture dan hukum yang berlaku.

Di negara seperti AS, Jepang, dan beberapa negara di Eropa solusi jangka pendek dapat dengan mensosilisasikan equal pay di perusahaan dan menghilangkan pajak yang membebani orang kedua di dalam keluarga untuk berkerja.

Di negara berkembang, dengan cara membuka akses dengan lebar untuk perempuan untuk membuka rekening di bank. Dengan hal ini, perempuan dapat kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan keuntungan financial dari bank. Sedangkan untuk bank, hal tersebut dapat meningkatkan uang yang dapat bank kelola.

Peru: Success Story

Flag_of_Peru_(1)

Peru terlah berhasil melaksanakan praktik untuk mengurangi kesenjangan gender antara perempuan dan pria. Negara di Amerika Selatan tersebut pada tahun 1990 mengubah konstitusi di negara nya yang memiliki sifat deskriminasi kepada perempuan. Semenjak saat itu, Peru menikmati economic boom dengan didukung data 68% perempuan di Peru telah bekerja.

Pada pemempin dunia telah sepakat untuk mengurangi gender equity dan memberdayakan perempuan sebagai top prioritas kebijakan mereka. Dihapakan pada tahun 2030 gender equity menjadi hilang. Hal ini ditulis dalam  tujuan United Nations’ 15 Sustainable Development Goals.

Oleh Adrian A Wijanarko. Jakarta, 10 Maret 2016.

 

 

 

 

Diskriminasi Umur pada Bagian Kepegawaian Milik Organisasi Milik Pemerintah

Posted on by insighteconomy

Menurut Wikipedia, diskriminasi adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini di buat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tertentu. Bentuk bentuk diskriminasi yakni diskriminasi umur, gender, kesehatan, ras, agama dan kaum. Pada organisasi di tempat kerja, diskriminasi yang mudah dijumpai adalah struktur gaji, penerimaan karyawan, strategi kenaikan jabatan, dan lainya.

pns-masalah130513b

Salah satu perlakuan diskriminasi di organisasi adalah diskriminasi umur. Mungkin bagi sebagian kalangan diskriminasi umur atau lebih dikenal dengan senioritas merupakan sesuatu yang sepele. Namun hal tersebut masih sering terjadi di organisasi milik pemerintah. Di organisasi tersebut, senior masih diibaratkan ‘dewa’. Hal yang diucupkan selalu benar. Tidak boleh ada bantahan dari juniornya. Peluang promosi pun harus menunggu giliran dari senior nya. Hal ini adalah salah satu bentuk senioritas yang sederhana. Mungkin dalam konteks menghormati para senior, hal tersebut baik pada kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Semua orang, khususnya senior selayaknya harus diberikan respect sebagai tanda hormat. Namun ketika senioritas dianggap yang berlebihan dapat membuat iklim negative di dalam organisasi. Selayaknya semua orang di dalam organisasi, baik yang muda ataupun yang tua memiliki hak yang sama dalam memiliki kesempatan baik dalam menyampaikan pendapat, promosi ataupun mengkritisi siapa pun (dalam hal yang positif tentunya)

Salah satu hal yang mempengaruhi adalah budaya yang dimiliki organisasi tersebut. Budaya organisasi di sektor pemerintah belum beradaptasi selayaknya pada organisasi swasta. Oleh hal tersebut sebaiknya organisasi pemerintah harus mengubah cara berorganisasi dengan mengubah budaya organisasi dengan menyampingkan senioritas. Dengan hal ini berarti memberikan keleluasaan untuk individu memiliki hak yang sama baik dalam menyampaikan pendapat, promosi ataupun lainya. Budaya positif harus ditumbuhkan dimana semua orang baik yang muda dan tua sama sama saling menghormati satu sama lain dan bantu membantu untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dengan menghilangkan senioritas dapat menciptakan sesuatu yang hal positif. Pertama, organisasi secara langsung mengakui mengapresiasi segala individu di dalamnya, baik senior atau junior, untuk berpartisipasi aktif di dalam organisasi tersebut. Dengan mengakui hak para junior, otomatis akan meningkatkan motivasi keryawan untuk berkerja dan menciptakan loyalitas terhadap organisasi. Kedua adalah ide yang dapat datang dari mana saja. Dengan dihilangkannya senioritas, akan mendorong semua individu untuk memberi ide yang bersifat ‘out of the box’. Dengan hal tersebut, organisasi lebih baik dalam melakukan transformasi untuk melayani stakeholder nya.

Harus ada dorongan bagi sektor pemerintah untuk melakukan perubahan budaya supaya menghilangkan deskriminasi umur. Pada sektor swasta, diskriminasi ini dihilangkan dengan tujuan supaya perusahaan dapat bersaing baik untuk mendapatkan costumer, pangsa pasar, karyawan yang potensial atau sebagainya. Salah satu alasan pendorong sektor swasta menghilangkan diskriminasi umur adalah untuk selalu mencari profit, sehingga dengan budaya yang terbuka dengan menghilangkan praktik senioritas atau bentuk diskrimiasi lainya. Dorongan tersebut yang harus didasarkan kepada sektor pemerintah untuk mendorong mereka untuk selalu bertransformasi sehingga otomatis harus menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang sudah lama ada di sektor pemerintahan.

Adrian A Wijanarko, 29 Januari 2016